abadinews.id, Surabaya - Upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program sosial di tengah kebijakan efisiensi anggaran terus menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Kebijakan yang menuntut optimalisasi penggunaan anggaran negara ini dinilai tidak menyurutkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sangat bergantung pada program bantuan sosial.
Baca Juga: Lia Istifhama Apresiasi Peran Strategis Muslimat NU di Harlah ke-80
Dukungan terhadap langkah tersebut salah satunya disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama. Perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menilai bahwa pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keberlanjutan program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Secara khusus, Ning Lia menyoroti kinerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang dikenal sebagai Gus Ipul. Ia menilai kepemimpinan Gus Ipul tetap solid dan responsif di tengah berbagai tantangan, termasuk pemangkasan anggaran yang terjadi di sejumlah kementerian dan lembaga.
Menurutnya, dalam situasi yang penuh keterbatasan, Gus Ipul justru menunjukkan karakter kepemimpinan yang solutif dan tidak mudah menyerah. Ia menggambarkan sosok Menteri Sosial tersebut sebagai “pejuang dan petarung” yang selalu mencari jalan keluar agar program-program strategis tetap berjalan optimal.
“Gus Ipul ini bukan tipe yang mengeluh. Dalam kondisi sulit sekalipun, beliau langsung bergerak mencari solusi agar program sosial tetap berjalan, terutama bantuan sosial yang menyentuh masyarakat kecil,” ujar Ning Lia.
Salah satu fokus utama yang mendapat perhatian adalah keberlanjutan program Sekolah Rakyat. Program ini dinilai memiliki dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Melalui akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Ning Lia menegaskan bahwa penguatan program tersebut merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan. Ia juga menilai bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain Sekolah Rakyat, perhatian besar juga diberikan pada penyempurnaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan data ini dinilai sangat krusial dalam memastikan ketepatan sasaran berbagai program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah.
Baca Juga: Anggota DPD RI Lia istifahma Tegaskan: Pentingnya Nasionalisme dan Budaya sebagai Persatuan Bangsa
Menurut Ning Lia, selama ini salah satu tantangan utama dalam penyaluran bantuan sosial adalah akurasi data penerima. Dengan adanya perbaikan dan pemutakhiran DTSEN, diharapkan tidak lagi terjadi tumpang tindih data maupun kesalahan sasaran yang dapat mengurangi efektivitas program.
“Perbaikan DTSEN ini sangat penting. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, kebijakan bansos akan lebih efektif dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa integrasi data sosial ekonomi merupakan fondasi penting dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan demikian, setiap program yang diluncurkan pemerintah dapat dirancang secara lebih tepat dan memberikan dampak yang maksimal.
Lebih lanjut, Ning Lia mengapresiasi langkah Kementerian Sosial yang tetap mengedepankan inovasi di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, efisiensi tidak seharusnya dimaknai sebagai pengurangan kualitas layanan, melainkan sebagai dorongan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan program.
Baca Juga: Konsep No One Left Behind dan Syubbanul Yaum Rijalul Ghod Ala LaNyalla, Tepat untuk DPD RI
Ia juga menyinggung pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberhasilan program-program sosial. Kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dinilai menjadi kunci dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan dan ketimpangan.
Sebagai keponakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Ning Lia juga melihat bahwa pengalaman kepemimpinan di daerah dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan di tingkat nasional. Ia menilai bahwa pendekatan yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal sangat diperlukan agar program sosial benar-benar tepat guna.
Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap anggaran negara, komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program bantuan sosial menjadi sinyal positif bagi masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan, mulai dari penguatan program pendidikan hingga perbaikan sistem data, pemerintah diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara merata. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk legislatif, menjadi modal penting dalam memastikan bahwa upaya tersebut dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.(Red)
Editor : Redaksi
